ruu pdp. Pasalnya setelah kejadian kebocoran data oleh Facebook, PDP menjadi hal yang dianggap penting. ruu pdp

Regulasi (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang alami berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dan pada pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Direktif 95/46/EC (Regulasi Umum Perlindungan Data) Dibuat oleh. “Kominfo akan menyiapkan infrastruktur komunikasi prima dan. “Untuk dibawa ke pembahasan tingkat II dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya. “Misalnya Kominfo, dalam menangani kasus kebocoran data pribadi kami berkoordinasi dengan beberapa platform dan juga. Plate has expressed the hope that deliberations on the personal data protection bill (RUU PDP) would be completed soon. Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), agar dapat mendorong sektor perdagangan elektronik (E-commerce) di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kominfo telah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah dan siap untuk melanjutkan pembahasan penyelesaian dari rancangan undang-udang jadi undang-undang," ujar Menkominfo Johnny G Plate, Senin, 11 Januari 2021. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda. "Solusinya adalah dengan menyelesaikan RUU PDP dengan segera. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mencatat. “Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Pemerintah. Menurutnya, di awal Januari 2021 ini sudah mengadakan dua kali pertemuan untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP. TEMPO. “Yang umumnya tentu itu berhubungan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan digital. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah. Semuel optimistis RUU PDP dapat segera diselesaikan. Dirjen Semuel menyatakan Kementerian Kominfo amat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Hukumonline dalam mengusung topik Perlindungan Data Pribadi pada penghujung rangkaian acara perayaan 22 years. Ini merupakan. "Tidak hanya kementerian/lembaga, aparat penegak hukum juga bisa minta akses terhadap. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, kepada Kompas, Jumat (21/5/2021), mengatakan, pihaknya. Iklan. Di sisi lain, Chief Technology Officer Huawei Indonesia, Alex Xing mengatakan, konektivitas digital inklusif. Meskipun tengah berada dalam situasi darurat pandemi virus Corona, DPR mematok target untuk menyelesaikan pembahasan terhadap 4 RUU. KOMPAS. Plate usai menghadiri acara peluncuran BANGKIT Google fir Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019). “RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadi-nya. Terlebih dahulu, kita tentu harus bersyukur atas pengesahan ini. Hingga Masa Sidang I Tahun 2021 (Tahun Persidangan ketiga DPR RI 2019-2024), RUU PDP masih belum disahkan. Saat ini UU PDP menjadi sangat penting sebagai payung hukum utama pelindungan data pribadi. RUU PDP Segera Disahkan, Pengamat: Data Pribadi Menjadi Mata Uang Baru. 08-Juli-2023 14:57. Berita Terkini. Ada 32 regulasi yang memuat definisi data pribadi. Dengan disahkan UU PDP ini diharapkan data pribadi masyarakat terjamin keamanannya dari pencurian dan pemalsuan. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diharapkan akan mengadopsi aturan dalam General Data Protection Regulation/GDPR, regulasi tentang perlindungan data pribadi publik yang diterapkan di Uni Eropa. com mencoba merangkumnya. Mereka mendapat arahan tentang wawasan kebangsaan dan perlindungan data pribadi (PDP). Aturan itu mengatur beberapa diantaranya seperti denda pada mereka yang melanggar dan lembaga yang akan jadi wasit jika ada pelanggaran. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Mengenai pembahasan RUU PDP, Ketua Rapat Bambang Kristiono menyatakan Komisi I dan Pemerintah akan meningkatkan sinergitas agar bisa segera disahkan. Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) 1. RUU PDP sebagai urgensi perlu untuk segera disahkan dan dinyatakan keberlakuannya oleh pemerintah. Baca Juga: Jokowi Perintahkan Menkominfo Bereskan RUU PDP Agar Ada Kepastian Usaha di Sektor Digital “Saya sampaikan harapan, optimisme tahun depan, ekonomi keuangan nasional akan meningkat pesat. Selain itu, diharapkan RUU PDP ini dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap lapisan masyarakat, lembaga maupun instansi pengumpul data pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Kalau tidak, kita tidak memberikan izin untuk melakukan transfer. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melakukan konsinyasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU. "Potensi kasus kebocoran data di tanah air masih sangat besar, karena Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan yang memang kesadaran keamanan siber masih rendah," kata Pratama dalam keterangannya yang. Demikian halnya dengan pengaturan mengenai pemrosesan data pribadi dan transfer data pribadi, juga dikenakan kepada sektor swasta dan pemerintahan. Adanya beberapa landasan yang telah dijabarkan dengan begitu RUU PDP ini perwujudan dari persyaratan konstitusional yang harus diatur oleh peraturan perundang- undangan dengan segala. Mudah-mudahan. Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?. Apa saja poin-poin utama dari UU PDP? Pajak. Salah satu hambatan untuk mengesahkan RUU PDP terletak pada silang sengketa terkait kelembagaan otoritas pengawas pengelolaan data pribadi. "Draf sudah selesai, nanti tinggal saat Prolegnas baru dikirim. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang tepat dan memiliki kompetensi terkait perlindungan data pribadi untuk memimpin lembaga. Oleh karena itu, ia mengatakan akan mengirimkan draf PDP agar bisa selesai pada 2020. Saya khawatir apabila RUU PDP kembali tidak disahkan pada tahun 2022, kita akan perlahan–lahan kehilangan momentum untuk mengesahkan RUU PDP. Oleh karena itu, ketika rapat pengajuan program legislasi nasional (Prolegnas) digelar, RUU PDP bisa langsung dikirimkan ke DPR. Guna mempercepat pembahasan, DPR akan menggelar rapat konsinyering membahas dengan pemerintah pekan depan. Apabila RUU PDP disahkan, diprediksi akan muncul banyak sekali permintaan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan DPO. “Saat ini saya berterima kasih kepada DPR yang telah setuju bahwa RUU PDP menjadi inisiatif pemerintah, kita dalam proses pemerintah itu sudah berproses, dan kita harapkan kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa sampai ke DPR, sehingga awal tahun depan bisa kita. Ketentuannya terkandung dalam Pasal 67 hingga Pasal 69 RUU PDP. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melakukan konsinyasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU. Menkominfo berpendapat RUU PDP amat diperlukan dalam menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi masyarakat. Salah satunya, mengenai kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Baca Juga: Pembahasan RUU PDP Mulai Temukan Titik Terang. Napas lega boleh sedikit kita embuskan. Menurut Pratama, jika RUU PDP disetujui dan disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka semua pihak yang menguasai data pribadi masyarakat baik swasta maupun lembaga negara tidak bisa lagi sembarangan. Saat ini UU PDP ditargetkan selesai sebelum bulan Oktober mendatang. co) --Pemerintah harus fokus saat Pengusulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus menjadi fokus utama pemerintah. Halim berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa diwujudkan di awal tahun 2021 ini. Vice Project Officer of Seminar ALSA LC UNAIR 2020 - Menyelisik RUU PDP: Sahkan atau Revisi Ulang? Asian Law Students' Association Local. tirto. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat meningkatkan pengelolaan data setiap instansi atau badan usaha. Ahmad Faizun. Dalam upaya melindungi data pribadi, pemerintah telah melakukan penyelesaian legislasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang saat ini berproses politik di DPR. Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, DuniaJakarta, Kominfo - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP. Tentu dengan hadirnya RUU PDP harapan masyarakat akan perlindungan negara tersebut bisa terwujud. Pemerintah, menurut Menteri Johnny sudah siap untuk membahas undang -undang tersebut bersama DPR RI. “Masyarakat perlu mengawal proses pembentukan RUU PDP agar tidak terjadi penyempitan ruang publik,” tutur dia. Aturan Turunan UU PDP Ditargetkan Rampung Tahun Ini. Berdasarkan materi-materi tersebut,Pemerintah terhadap RUU PDP. Bagaimana mengatur data pribadi dan sanksi serta kewajiban itu diatur secara khusus dalam RUU PDP. Menyikapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna. Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE. 000 data anggota Polri dibagikan di Raidforum yang mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, dan email. Editor: MADINA NUSRAT. JAKARTA (VOA) —. Sebanyak 28. Sebelumnya pelindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) dalam Rapat. "Seharusnya kita sudah punya (UU PDP) , " kata Johnny G Plate di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (04/02/2020). “Sejauh mana kita harus melindungi, apa yang harus dilindungi, masih belum. TERKINI; Daftar Informasi Publik Kementerian Kominfo Tahun 2023 16-09-2023 19:52:33; Wapres Tekankan Penguatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Produk Halal 15-09-2023 15:38:18; Pidato Dies Natalis Ke-60 IPB, Presiden Dorong Inovasi Besar Hadapi Tantangan Krisis Global 15. “Kami bertemu secara informal untuk konsulHak dan kewajiban pengendali data maupun pemilik data saat pemprosesan data sama-sama terpenuhi. 3. Oleh karena itu, kita perlu mengawal pembahasan RUU PDP hingga waktu penetapannya, agar hak-hak digital kita sebagai pengguna berada di. Plate optimistis, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera rampung pada 2020. RUU PDP saat ini sedang dalam pembahasan di DPR dan telah masuk ke dalam Prolegnas. Sebelumnya, RUU PDP telah dirancang sejak 2016 silam dan tak kunjung masuk prioritas pembahasan. Jakarta, Ditjen Aptika - RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Maka, jika usulan ini gol artinya. com, SOLO - Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Senin (17/10/2022). Dalam waktu sebulan. Kelembagaan atau otoritas PDP, yaitu lembaga yang akan menjalankan RUU PDP. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini ditargetkan selesai pada awal 2021, tapi mengalami kebuntuan karena pemerintah dan DPR belum sepakat tentang siapa yang akan menjadi otoritas. Halaman web ini juga memberikan. RUU itu memuat sejumlah pasal yang memaksa PSE mematuhi standar keamanan penyimpanan data. RUU PDP Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam RUU PDP, kriteria mengenai pengendali data pribadi pribadi dikenakan kepada setiap orang, badan publik, dan atau organisasi/institusi. Perbaikan. Liputan6. Kedaulatan Cloud Demi Keamanan dan Sesuai Regulasi. . idBaca juga: Marak Kasus Data Bocor, Kominfo Desak RUU PDP Dilanjutkan Yang terbaru adalah bobolannya situs BSSN dan bocornya data anggota Polri. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan menambahkan, hal yang bisa menekan PSE patuh menjaga keamanan sistem siber adalah ketentuan yang ada di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Yudha mengatakan kasus Facebook memang menjadi salah satu pemicu yang membuat DPR akhirnya mau memprioritaskan RUU PDP untuk Prolegnas 2019. RUU PDP juga dinilai akan mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi, serta. Akan tetapi, karena RUU ini tak masuk Prolegnas 2018, maka DPR harus membukakan jalan untuk bisa langsung dibahas. Salah satu dari beberapa UU yang menjadi dasar RUU PDP ini adalah UU 24 Pasal 79 Tahun 2013 yang berbunyi: (1)Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini ditargetkan selesai pada awal 2021, tapi mengalami kebuntuan karena pemerintah dan DPR belum sepakat tentang siapa yang akan menjadi otoritas. Adanya UU PDP diharapkan dapat mengatasi masalah itu,” jelasnya. RUU PDP diketahui sudah dibahas sejak awal 2020 dan melewati enam kali perpanjangan masa sidang di DPR RI, termasuk beberapa kali rapat pembahasan. “Bila ini (RUU PDP) nanti selesai, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data, khusus perlindungan data pribadi,” kata Menteri Johnny saat Konferensi Pers Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020). “Kalian sebagai mahasiswa sebagai calon penerus bangsa harus berhati-hati, harus. Semuel menjelaskan aturan itu mengatur lembaga akan dibuat oleh presiden. Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo terus melakukan upaya pelindungan data pribadi di Indonesia. Waktu yang cukup. Tidak hanya sekali dua kali Presiden menyampaikan pentingnya perlindungan data. Di Indonesia, industri digital berkembang pesat sehingga membutuhkan perlindungan. Kehadiran RUU PDP diharapkan dapat memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital. RUU PDP Masuk Prolegnas dan Teguran Police Virtual. Plate menyebut bahwa para pemilik data pribadi akan lebih terlindungi usai disahkan. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kominfo meminta Komisi I DPR agar. Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia lakukan. Johnny mengungkapkan, RUU PDP hanya menjadi satu bagian dari upaya menjaga keamanan ruang digital, yakni hanya sebatas data pribadi. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses dengan beberapa. Naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi (Penyelarasan) T. Namun, sampai dengan bulan juli tahun 2021, pembahasan RUU PDP belum selesai dilakukan. Resmi Jadi Undang-Undang. “RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menegaskan pentingnya kedaulatan data pribadi di ekonomi digital Indonesia. Plate membeberkan update terkini terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tipe Dokumen MONOGRAFI HUKUM. RUU PDP. Munculnya Bjorka memicu kembali dorongan pengesahan RUU PDP, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Siber dan sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Simak berita dan artikel lainnya di Google News. Iklan TEMPO. Komisi I DPR RI menargetkan pembahasan RUU PDP selesai pada Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan. Jakarta, Kominfo - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan amat penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Pada Selasa, 20 September 2022, RUU PDP telah… Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diinisiasi oleh para ahli hukum sejak 2016. Namun setidaknya, draf RUU PDP terakhir masih memberikan denda sebesar tiga kali lipat besaran denda perseorangan pada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Saya meyakini, Komisi I DPR RI memilik niat dan semangat yang sama untuk menyelesaikan payung hukum itu demi pelindungan. Pasalnya setelah kejadian kebocoran data oleh Facebook, PDP menjadi hal yang dianggap penting. Selama ini posisi Indonesia selalu sulit menghadapi negara lain dalam hal resiprokal DFTT. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kami meyakini bahwa Pemerintah maupun. Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Contohnya, bisa dilihat dari disahkan nya GDPR (General Data Protection Regulation) di European Union atau EU. Wahyudi Djafar menyampaikan, saat ini isu perlindungan data pribadi tak hanya seputar data pribadi yang bocor dan. Menkominfo Johnny Gerard Plate menyerahkan naskah RUU PDP kepada pimpinan DPR usai disetujui menjadi UU, Selasa (20/9/2022) lalu. Foto: RES. Pembahasan tak dilanjutkan karena di akhir Masa Persidangan III DPR Tahun Persidangan 2021. Identifikasi Masalah Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rahabilitasi adalah sebagai berikut: 1. Disahkannya UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) membawa harapan baru terkait perlindungan data pribadi. "Selain itu, perlu juga ada perjanjian ketika ingin mentransfer data, seperti halnya perjanjian antarnegara ASEAN. “Kasus-kasus begini kan sudah sering sekali terjadi, tentu saja sangat bahaya kalau dibiarkan. Merdeka. BJORKA, Urgensi Percepatan UU PDP! Roy Owen. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, DuniaMerdeka. infografis selanjutnya . Alasannya, Indonesia masih dianggap rawan peretasan dan kesadaran keamanan siber yang masih rendah. Transparan. B. "Dari 145 negara yang memiliki UU PDP, itu mayoritas 135 di antaranya memiliki Otoritas Data Pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim, pihaknya bertanggung jawab menyusun RUU PDP yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Karena itu, kehadiran RUU PDP diharapkan dapat memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital. com, 13 September 2022. Pemerintah dan DPR RI secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), pembahasan diawali melalui Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I bersama Komisi I dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Pemerintah tentang RUU PDP. Sebab, payung hukum untuk perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan karena sejumlah kasus kebocoran data pribadi terus terjadi. Baca juga: RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. CO , Jakarta - Setelah diinisiasi sejak 2016, akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu, 20 September 2022. Selain itu, menjamin keamanan digital dan kasus kebocoran data juga dapat dihentikan. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ketika dibuka langsung siap dikasih," ucapnya. RUU PDP: Telah Disetujui Oleh DPR RI dan Pemerintah, Tunggu Pengesahan dari Presiden Diterbitkan pada : Minggu, 02 Oktober 2022 DPR RI dan Pemerintah telah bersama-sama menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi perwakilan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR RI. RUU PDP mengatur hal-hal seperti jenis data pribadi, subyek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, pemrosesan data, dan transfer data. Selain itu, course ini juga menganalisis beberapa. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja saat dihubungi hari Minggu (2/2/2020) di Jakarta menyampaikan, hampir semua perjanjian atau bentuk kerja sama pemanfaatan data penduduk tidak pernah transparan dan terbuka kepada publik. Bagikan Artikel Ini . Jakarta (Lampost. Demi memastikan kepatuhan dari pelaku industri, RUU PDP yang saat ini masih dalam kajian oleh Pemerintah dan DPR perlu turut mempertimbangkan potensi beban kepatuhan yang akan muncul dari. Jakarta, Ditjen Aptika – Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) tinggal selangkah lagi disahkan menjadi Undang-Undang. Anggota DPR RI setujui RUU PDP menjadi UU PDP. Menurut Dirjen Semuel, transfer data antarnegara hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki aturan yang setara dengan RUU PDP. “Di RUU PDP itu kehadiran DPO sifatnya mandatori untuk perusahaan yang mengelola data besar dan spesifik, mereka (perusahaan) wajib punya DPO bersertifikat,” kata Semuel dalam acara peresmian Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) yang dibarengi dengan diskusi daring bertema Peran Kunci Data Protection Officer (DPO) dalam. Hal ini karena data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk kejahatan. Berikut penjelasan lengkapnya soal apa saja yang termasuk data. Course ini menjelaskan aspek hukum Pelindungan Data Pribadi melalui komparasi ketentuan antara Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan General Data Protection Regulation (GDPR) milik Uni Eropa, disertai dengan perkembangan praktik usahanya. “Setuju,” jawab. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan. Semuel mengatakan draf RUU PDP memang sudah siap dan telah dibahas oleh pemerintah. Anda dapat mengetahui alasan, sasaran, dan isi perubahan UU ASN yang berdampak pada status, hak, dan kewajiban para pegawai negeri. Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya berpendapat bahwa dengan disahkannya UU PDP bisa meningkatkan kesadaran pengelola data untuk memperkuat keamanan. Menteri Kominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Beleid itu mengatur tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Anggota yang hadir dinyatakan sudah memenuhi kuorum. RUU PDP sudah memasuki tahun kedua pembahasan di pemerintahan, dan sudah tahun kedua masuk ke dalam Prolegnas 2018 dan 2019, dan menjadi Prolegnas Prioritas pada Tahun 2019. Metode penelitian yang dipakai Penulis adalah penelitian hukum secara normatif dengan mengkaji, terutama, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia terkait dengan pelindungan data pribadi beserta draf RUU PDP.